Kesenjangan Internet di Negeri Sendiri


Jakarta - Di saat wilayah bagian barat Indonesia menikmati berbagai macam layanan mutakhir berlandaskan pita lebar internet, wilayah timur Indonesia hanya bisa meringis mendengar ceritanya saja.

Ya, Indonesia bak terbelah dua. Memang bukan cerita baru, namun kesenjangan itu masih ada. Internet yang layak masih jadi barang langka untuk sebagian besar warga Indonesia, khususnya di bagian timur.

Entah mengapa, wilayah bagian timur terkesan kurang diprioritaskan dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan. Contoh gampangnya jika dilihat dari semangat pembangunan megaproyek Palapa Ring.

Dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang semula tergabung dalam konsorsium, sekarang hanya menyisakan Telkom sang BUMN yang 'terpaksa' jalan sendiri. Tak mudah untuk membangun di wilayah timur seorang diri.

Fakta menyedihkan ini sempat menggugah Basuki Yusuf Iskandar yang saat itu menjabat Dirjen Postel Kementerian Kominfo. Maka diusunglah rencana mulia dalam balutan program bertajuk ICT Fund. Program untuk menyeimbangkan industri teknologi komunikasi informasi ini digagas sejak tiga tahun yang lalu.

Namun apa daya, program penggalangan dana yang dihimpun dari kewajiban Universal Service Obligation (USO) tersebut mandek. Dana setoran 1,25% dari pendapatan kotor seluruh penyelenggara telekomunikasi yang jumlahnya bisa mencapai Rp 5 triliun dalam kurun tiga tahun terakhir itu belum juga bisa dieksekusi karena masih terhalang restu dari Kementerian Keuangan.

Padahal, dana dari ICT Fund tersebut telah berulang kali digembar-gemborkan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, bakal dialokasikan khusus untuk membantu pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur, khususnya Maluku dan Papua.

"Menteri Keuangan tidak menghambat, mungkin masih dievaluasi untuk tahap akhir," elak Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, setiap kali dikonfirmasi detikINET.

"Sembari menunggu persetujuan Menkeu, kami di internal mulai membuat RPM (Rancangan Peraturan Menkominfo) untuk ICT Fund. Jadi, 2011 ini akan jadi tahunnya legal konsolidasi framework-nya saja. Sehingga, baru di 2012 nanti ICT Fund paling cepat bisa jalan," lanjut Gatot.

Biasanya, RPM baru dibuat setelah ada arahan dan persetujuan dari menteri terkait. Sebab, RPM akan mengatur hal-hal teknis yang nanti akan diturunkan dalam bentuk Peraturan Dirjen. Dengan disegerakannya pembuatan RPM, Kominfo terkesan gregetan ingin buru-buru agar program ICT Fund ini jalan. Wajar saja, Indonesia dikejar target pencapaian dalam kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) untuk 2015 nanti.

Menurut Heru Sutadi, anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, salah satu cara efektif dan solusi yang berkelanjutan menghadapi tantangan global terkait kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, persamaan gender, perubahan iklim, dan perubahan populasi dunia ke generasi muda, adalah mengedepankan apa yang disebut dengan ekonomi pita lebar (broadband economy).

Broadband Economy

Broadband economy belakangan menjadi isu hangat di dunia ICT. Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengembangan broadband di suatu negara dengan gross domestic product (GDP) nasional. Seperti dilakukan dalam penelitian terbaru oleh Arthur D Little (2010), yang menyimpulkan bahwa penambahan 10% pertumbuhan broadband akan berdampak pada pertumbuhan GDP sebesar 1%.

Begitu juga dengan penambahan 1000 pengguna broadband baru, akan menumbuhkan 80 pekerjaan baru. Angka ini menurut Heru memang di bawah estimasi internasional bahwa peningkatan 10% penetrasi broadband akan meningkatkan 1,3% GDP nasional. "Namun tetap ada temuan bahwa ada korelasi broadband dan GDP," kata Heru.

Korelasi itu untungnya disadari oleh Telkom. Selaku national flag carrier, Telkom jelas berkewajiban untuk memenuhi penyediaan akses broadband. Tak hanya melulu di bagian barat saja, namun juga merata ke seluruh negeri melalui program Telkom National Super Highway dan National Telkom True Broadband Access.

Langkah itu dipaparkan Direktur Telkom Rinaldi Firmansyah sebagai upaya untuk mendukung penuh Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhir Mei 2011 lalu.

"Telkom True Broadband Access kami harapkan membantu percepatan pengembangan Enam Koridor Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya membantu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor ekonomi," kata Rinaldi.

Hingga 2015, Telkom, kata dia, secara bertahap akan menggelar infrastruktur true broadband yang meliputi 497 kota/kabupaten dengan target mencapai 13 juta homepass dengan investasi sekitar Rp 21,198 triliun dari dana internal.

Jaringan akses berkecepatan 20 Mbps hingga 100 Mbps yang mulai dibangun 2011-2015 nanti itu akan menyusuri enam daerah koridor yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Koridor Ekonomi 1 Sumatera, Koridor Ekonomi 2 Jawa, Koridor Ekonomi 3 Kalimantan, Koridor Ekonomi 4 Sulawesi dan Maluku Utara, Koridor Ekonomi 5 Bali dan Nusa Tenggara, serta Koridor Ekonomi 6 Papua dan Maluku.

Menurut Eddy Kurnia, head of Corporate Communication & Affair Telkom, penggelaran infrastruktur tersebut sangat tepat, yaitu sesuai dengan lifestyle yang berkembang serta untuk meningkatkan daya saing wilayah-wilayah yang selama ini kurang berkembang karena hambatan infrastruktur telekomunikasi.

"Nantinya, pemanfaatan infrastruktur true broadband access ini, antara lain untuk pembangunan National e-Health Ecosystem sebagai media transaksi berbasis ICT bagi para pelaku kesehatan di mana pun berada, baik untuk pemerintah, masyarakat, rumah sakit, farmasi dan lainnya. True broadband access ini juga upaya kami untuk menumbuhkan broadband economy, khususnya usaha kecil menengah," tandas Eddy.



( rou / ash )